Komentar
KEDIRI, LINTAS BATAS - Kedua kalinya gabungan warga petani yang memiliki lahan bercocok tanam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Konto Dusun Klampok Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, melakukan aksi kembali menghadang datangnya alat berat (eskafator) milik PT. GBS yang akan masuk ke area pertanian warga diseputaran DAS. Senin (09/4/2018)
Aksi warga tersebut menolak keras akan aktifitas penambangan oleh PT. GBS ,yang sampai saat ini sosialisasi belum menemukan hasil penyelesaian atau kesepakan bersama antara kedua pihak (PT. GBS dengan petani DAS),diberitakan sebelumnya pada minggu lalu ratusan warga telah menggelar aksi dadakan tutup jalan yang berada di Dusun Klampok bagian barat. Dan hari ini warga petani Das melakukan aksi kembali di dua titik lokasi ,satu titik dibagian barat dan satu titik lagi dibagian timur, mereka mengantisipasi agar alat (eskafator) milik PT. GBS tidak sampai masuk ke lahan pertanian warga.
Belum dapat diketahui daerah kordinat penambangan yang akan digarap oleh PT. GBS, namun warga yang memiliki lahan di area DAS sangat resah dan khawatir akan pelaksanaan PT. GBS nanti.
Aksi warga tutup jalan menghadang alat berat (eskafator) tersebut bermula ketika warga mengetahui keberadaan alat berat milik PT. GBS sudah terpakir di Dusun Kedungrejo Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan, arah perbatasan dan juga merupakan pintu alternatif masuk ke lokasi petani DAS dusun klampok.
Kepolisian Sektor Pare bersama jajaran Polres Kediri yang mendapat informasi adanya aksi warga langsung terjun kelokasi untuk memediasi warga agar tidak sampai terjadi perbuatan anarkis atau yang dapat merugikan semua pihak. dalam mediasi ini langsung disampaikan oleh Kapolsek Pare AKP Mustakim SH bersama Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan bapak Sukarmanto ,perwakilan PT. GBS dan warga petani Dusun Klampok .
Dalam mediasi dihasilkan, bahwa alat berat (eskafator) milik PT. GBS yang terpakir di Dusun Kedungrejo Desa Karang Tengah malam ini untuk dilakukan penarikan kembali, intinya warga petani DAS akan terus berupaya melakukan penolakan selama belum ada kesepakatan atau kejelasan dari Pemerintah Daerah. Meski warga mengetahui dan menyadari lahan disepanjang area DAS adalah milik Pemprov Jatim ,kami inginnya harus ada kejelasan dari Pemerintah untuk turut serta turun menangani masalah kami saat ini "ucapan dan sorakan warga petani DAS.
Hingga berita ini diturunkan, sebagian warga sampai saat malam ini masih tetap berjaga jaga untuk mengantisipasi masuknya alat berat .
(h)